Permasalahan dan Kebijakan Pertanian

  

Pada awalnya sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam pembangunan Indonesia karena sebagai penyedia angkatan kerja, sumber modal, sumber devisa, dan pasar outpout bagi sektor non pertanian.

Seiring dengan perkembangan pembangunan, peran pertanian mulai menurun setelah prioritas pembangunan beralih ke sektor non pertanian. Masalah-masalah juga mulai muncul dan cukup sulit untuk diatasi. Majunya pembangunan mengakibatkan tingkat pendapatan masyarakat juga makin tinggi. Keadaan  ini ternyata tidak selalu membawa dampak baik pada usaha pertanian. Kenyataannya kenaikan pendapatan masyarakat yang makin tinggi secara proposional akan menyebabkan kenaikan pendapatan yang dibelanjakan untuk produk pertanian semakin menurun, ini akibat dari  sifat produk pertanian yang memiliki elastisitas rendah. Sehingga banyak produk pertanian yang tidak terjual secara baik, serta kenaikan nilai tambah yang sangat kecil. Akibatnya penerimaan petani mejadi rendah dan akhirnya pendapatan petani secara umum juga  semakin rendah.

Kebijakan tentang murah pangan juga membawa implikasi masalah bagi petani, yakni semakin menurunnya nilai tukar sektor pertanian dibandingkan dengan sektor industri. Contoh untuk padi,  harga padi dari tahun ke tahun tidak bisa naik secara signifikan.  Tentunya petani sangat berharap  harga padi bisa naik jauh lebih tinggi. Tetapi hal ini tidak mungkin karena merupakan makanan pokok rakyat Indonesia, dan tetap dipertahankan agar harga beras tidak mahal. Kalaupun harga beras sebagai sembako dibiarkan dan  tidak dikontrol pemerintah, ada kemungkinan harganya memang bisa sangat tinggi. Namun kenaikan harga beras atau sembako nantinya   juga mempunyai implikasi kenaikan harga-harga lain yang menimbulkan masalah baru.

Peningkatan pendapatan petani melalui peningkatan skala usaha juga  tidak mungkin dilakukan, karena rata-rata luas garapan petani yang semakin sempit. Dalam 10 tahun saja 1 juta hektar sawah telah beralih fungsi, yang nyata-nyata semakin mempersempit usaha tani.

Adanya perdagangan bebas juga semakin memperburuk kondisi pertanian di Indonesia, karena petani Indonesia rata-rata petani kecil dan lemah, sehingga tidak mampu bersaing dengan petani luar negeri.

Masalah lain yang dihadapi petani adalah :

1. Produktifitas dan efisiensi pertanian rendah.

2. Transformasi sektor pertanian ke sektor industri belum baik. Sektor Industri yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja pertanian ternyata masih belum mampu menyerap secara baik. Bahkan sektor pertanian masih dibebani untuk terus menyerap sektor pertanian padahal sudah tidak mampu, akibatnya banyak terjadi pengangguran.

3. Penguasaan tekhnologi yang masih rendah sehingga produktifitas dan kualitas produk pertanian rendah.

4. Petani masih belum menjadi subyek pembangunan.

Oleh karena itu perlu ada kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan produktifitas pertanian baik dari sisi fisik maupun nilai tambah.

            Kebijakan pertanian merupakan cara-cara yang digunakan untuk mengubah lingkungan dalam produksi pertanian yang ada. Secara umum tujuan kebijakan diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi (efisiensi) dan untuk memperbaiki distribusi pendapatan (equity).  Secara lebih fokus beberapa kebijakan diarahkan pada kebijakan sektoral . beberapa  kebijakan  tersebut, misalnya:

1.      Kebijakan harga, merupakan kebijakan yang dirancang untuk mempengaruhi tingkat dan stabilitas harga-harga yang diterima oleh petani dan hasil-hasil usaha tani.

2.      Kebijakan pemasaran, merupakan kebijakan mengenai pemindahan hasil-hasil usaha tani dari petani ke konsumen.

3.      Kebijakan input, drancang untuk mempengaruhi harga dan sistem pembelian input variabel.

4.      Kebijakan kredit, untuk perolehan modal kerja

5.      Kebijakan mekanisasi, untuk mengadopsi teknologi mekanis

6.      Kebajikan land reform, mengubah distriusi kepemilikan atau kondisi-kondisi yang berhubungan dengan tanah

7.      Kebijakan penelitian, penyebaran tekologi baru dan peningkatan produktivitas

8.      Kebijakan pengairan, perolehan air sebagai sumber daya dalam usahatani

            Tujuan kebijakan meliputi pertimbangan stabilitas politik dan sosial, integrasi ekonomi nasional, peningkatan keamanan pangan, peningkatan penerimaan ekspor, pencegahan kekurangan gizi, pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, dll. Scopenya bisa lokal, provinsi atau nasioanal. Penerapan kebijakan menyesuaikan dengan kendala yang muncul disektor pertanian. Misal harga tidak stabil maka kebijakan yang diterapkan adalah stabilisasi harga hasil usaha tani. Kendala kekurangan air maka kebijakan yang diterapkan berhubungan dengan perairan. Apabila terjadi serangan hama maka yang diterapkan kebijakan tentang penelitian pemberantasan hama dst.Pada intinya apabila ingin mengangkat kesejahteraan petani maka seluruh kebijakan hendaknya diarahkan untuk peningkatan produktifitas pertanian baik fisik maupun nilai tambahnya.