Pendekatan Partisipatif dalam Penyuluhan Pembangunan

Pendekatan partisifatif diperlukan guna mendorong percepatan kegiatan pembangunan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan harus benar – benar dijalankan Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat. Pendekatan partisipatif dalam penyuluhan pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang melibatkan berbagai pihak terkait sehingga meningkatkan kemampuan (memberdayakan) pada segala keseluruhan proses pembangunan.

Permasalahan dan Kebijakan Pertanian

  

Pada awalnya sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam pembangunan Indonesia karena sebagai penyedia angkatan kerja, sumber modal, sumber devisa, dan pasar outpout bagi sektor non pertanian.

Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan

  

Terminologi pemberdayaan masyarakat (community empowerment) kadang- kadang sangat sulit dibedakan dengan penguatan masyarakat serta pembangunan masyarakat (community development). Dalam prakteknya seringkali terminologi-terminologi tersebut saling tumpang tindih, saling menggantikan dan mengacu pada suatu pengertian yang serupa. 

Adopsi Inovasi dalam Pembangunan

      

Pembangunan pada dasarnya adalah usaha mencapai perubahan-perubahan yang bersifat perbaikan dan peningkatan, serta penciptaan hal-hal baru yang membawa kemajuan. Untuk mencapai perubahan-perubahan itu pada umumnya perlu adanya penerapan hal-hal yang baru apakah itu berupa cara-cara baru, teknologi, benda atau barang baru, cara pengorganisasian baru, ataupun gagasan-gagasan baru. Jadi pemba-haruan atau inovasi merupakan syarat mutlak bagi adanya pembangunan. Inovasi yang dimaksud tidak perlu harus sama sekali baru di dunia, tetapi baru bagi orang atau daerah yang akan membangun itu. Misalnya menggunakan pipa pvc untuk mengalirkan air bersih dari satu tempat ke tempat yang lain. Bila sebelumnya pipa pvc belum pernah digunakan di daerah itu, maka itu dikatakan sebagai inovasi, meskipun penggunaan pipa pvc sama sekali bukan lagi baru di dunia. Jadi syarat yang pertama harus ada inovasi.

Tahapan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat

Tahap 1. Seleksi lokasi 

Seleksi lokasi dilakukan untuk menentukan tempat atau wilayah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang diinginkan. Pemilihan lokasi dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan Masyarakat. Misalnya:

·         Kesediaan masyarakat menerima kegiatan non-fisik

·         Tidak terlalu banyak kegiatan keproyekan lain

·         Adanya masyarakat yang terpinggirkan

·         Dukungan dari aparat desa serta tokoh-tokoh masyarakat

·         Lokasi terjangkau,sesuai kemampuan dan sarana.

Penetapan kriteria ini penting agar tujuan lembaga dalam Pemberdayaan Masyarakat akan tercapai serta pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin.  Bisa saja suatu desa terlalu luas untuk menerapkan Pemberdayaan Masyarakat secara menyeluruh sehingga Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan misalnya dalam salah satu dusun.

Tahap 2. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat 

Sosialisasi PM dilakukan untuk menciptakan komunikasi serta dialog dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat dan pihak terkait tentang program. Proses sosialisasi sangat menentukan ketertarikan masyarakat untuk berperan dan terlibat di dalam program.

Tahapan dan metode dalam proses sosialisasi meliputi: Pertemuan formal dengan Aparat Desa dan tokoh-tokoh masyarakat, Menyepakati wilayah kerja (dusun), Pertemuan formal dengan masyarakat, Pertemuan informal dengan masyarakat: kunjungan rumah, diskusi kelompok, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat (sosial, agama, lapangan)

Hal – hal yang perlu disosialisasikan misalnya: Penjelasan tujuan, manfaat, sasaran PM, Prinsip-prinsip PM (termasuk prinsip non-fisik), Penjelasan kelompok sasaran (pria, wanita, pemuda dan lain-lain), Umpan balik masyarakat terhadap semua aspek di atas. Materi dan media yang dapat dimanfaatkan dalam sosialisasi diantaranya: Brosur, Film(video), Poster ,Buku dll.

Tahap 3. Proses pemberdayaan masyarakat: 

Kajian keadaan pedesaan partisipatif

Kajian Keadaan Pedesaan Partisipatif dimaksudkan agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaannya, baik potensi maupun permasalahannya. Selain itu tahap ini dimaksudkan untuk mendapat gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat serta sumber daya alam dan sumber daya manusia. Gambaran ini akan memberikan dasar untuk penyusunan rencana kegiatan pengembangan.

Pengembangan kelompok 

Pengembangan kelompok dilakukan dengan memfokuskan kegiatan pada masyarakat yang benar-benar tertarik dan berminat untuk melakukan kegiatan bersama. Dalam hal ini perlu diperhatikan keterlibatan perempuan serta yang terabaikan lain. Kegiatan bersama ini dapat berbentuk suatu kelompok yang lengkap dengan kepengurusan dan aturan. Pembentukan berdasarkan kemauan masyarakat dan bisa terjadi pada saat pelaksanaan Kajian Keadaan Pedesaan Partisipatif maupun sesudahnya. Berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat untuk memandirikan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, maka arah pendampingan kelompok adalah mempersiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya.

Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Kegiatan

Penyusunan rencana kelompok dimaksudkan agar kelompok dan anggotanya mampu mengembangkan dan melaksanakan rencana kegiatan yang konkrit dan realistis. Dasar penyusunan adalah potensi dan masalah-masalah yang sudah teridenitfikasi dalam Kajian Keadaan Pedesaan Partisipatif dan tujuan kelompok yang sudah ditentukan. Dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, bukan hanya pengurus, tetapi seluruh anggota kelompok berperan serta.

Monitoring dan Evaluasi Partisipatif (M&EP)

Monitoring dan Evaluasi Partisipatif bukanlah suatu kegiatan khusus, tetapi dilaksanakan secara mendalam pada semua tahap. agar proses Pemberdayaan Masyarakat berjalan dengan baik dan tujuannya akan tercapai. M&EP dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam PM di mana intinya adalah peran masyarakat sebagai pelaku utama. M&EP adalah suatu proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan PM, baik prosesnya (pelaksanaan) maupun hasil dan dampaknya agar dapat disusun proses perbaikan kalau diperlukan. 

Tahap 4. Pemandirian Masyarakat

Proses Pemberdayaan Masyarakat merupakan suatu proses pembelajaran terus-menerus bagi masyarakat dengan tujuan kemandirian masyarakat dalam upaya-upaya peningkatan taraf hidupnya. Yang perlu diperhatikan adalah masyarakat dari awal proses sadar bahwa hal ini akan terjadi.

MENGURAI MASALAH DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN INDONESIA

oleh : I Komang Suarsana

           PENDAHULUAN

Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi bangsa sangat penting karena sebagian besar masyarakat Indonesia dan di negara-negara sedang berkembang pada umumnya menggantungkan kehidupan pada sektor tersebut. Melalui pembangunan pertanian diharapkan penduduk pedesaan yang relatif miskin dan tersisih dari arus kemajuan pembangunan nasional akan dapat memberdayakan diri dalam proses dan dinamika pembangunan Akan tetapi selama ini pembangunan pertanian di Indonesia belum menampakkan kemajuan yang berarti. Hal ini terlihat dari masih belum tercapainya swasembada pangan guna menunjang ketahanan pangan nasional seperti yang diharapkan.
Dalam pembangunan pertanian Indonesia, Jamal (2008) mengatakan ada tiga hal yang dianggap sebagai penyebab dari kegagalan pembangunan pertanian Indonesia yaitu masalah akurasi data, sistem perencanaan pembangunan yang terjebak dalam kepentingan jangka pendek, serta terbatasnya ketersediaan tenaga lapang yang andal untuk mendampingi petani. Dalam tulisan ini penulis ingin mengulas lebih jauh tiga hal yang dianggap sebagai penyebab dari kegagalan pembangunan pertanian Indonesia tersebut .

lihat lebih jauh

REVITALISASI PENYULUH PERTANIAN

oleh: I Komang Suarsana


PENDAHULUAN
           Tulisan ini dibuat sebagai tanggapan terhadap artikel dengan judul yang sama, dengan mencoba meihatnya dari beberapa aspek yang penulis anggap layak untuk dikupas lebih jauh. Seperti dimuat pada artikel tersebut, pada tanggal 3 Desember 2005 di Sumatera Selatan Menteri Pertanian telah mencanangkan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian (RPP) sebagai tindak lanjut dari revitalisasi pertanian. Revitalisasi Penyuluhan Pertanian adalah suatu upaya mendudukkan, memerankan dan memfungsikan serta menata kembali penyuluhan pertanian agar terwujud kesatuan pengertian, kesatuan korp dan kesatuan arah kebijakan. Keberhasilan pelaksanaan revitalisasi ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat pelaku usaha pertanian.

           Program revitalisasi difokuskan pada beberapa sub program, yaitu penataan kelembagaan penyuluhan pertanian, peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh pertanian, peningkatan kelembagaan dan kepemimpinan petani, peningkatan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dan pengembangan kerjasama antara sistem penyuluhan pertanian dan agribisnis.

           Pada tahun 2006 pemerintah telah mengangkat 6.000 orang penyuluh honorer, dan rencananya akan ditambah lagi 10.000 orang tahun ini. Selain itu, Deptan juga berupaya memperbaiki dan memfungsikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), menyediakan kendaraan dinas untuk transportasi penyuluh, serta membenahi metoda dan sistem penyuluhan yang selama ini lebih banyak berorientasi pada peningkatan produksi kepada penyuluhan yang berorientasi kepada agribisnis dan peningkatan kesejahteraan petani dan keluarganya.
Dinamika pertanian yang juga bergerak seiring dengan perkembangan global menuntut penyuluh lapangan untuk memiliki fungsi paling tidak dalam tiga hal yaitu transfer teknologi (technology transfer), fasilitasi (facilitation) dan penasehat (advisory work). Untuk mendukung fungsi-fungsi tersebut, penyuluh pertanian lapangan mestinya juga menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

           Tema-tema penyuluhan juga bergeser tidak hanya sekedar peningkatan produksi namun menyesuaikan dengan isu global yang lain misalnya bagaimana menyiapkan petani dalam bertani untuk mengatasi persoalan perubahan iklim global dan perdagangan global. Petani perlu dikenalkan dengan sarana produksi yang memiliki daya adaptasi tinggi terhadap goncangan iklim, selain itu teknik bertani yang ramah lingkungan, hemat air serta tahan terhadap cekaman suhu tinggi nampaknya akan menjadi tema penting bagi penyuluhan pertanian masa depan.

Baca selengkapnya

AGRIBISNIS DAN PARADIGMA PEMBANGUNAN PERTANIAN INDONESIA

           Dalam tinjauan aspek sosial-ekonomi pembangunan pertanian dan pengelolaan sumber daya alam, terdapat pandangan yang berbeda atau mungkin berseberangan dengan kerangka pikir yang mengarahkan semua topik pada pengembangan sistem dan usaha agribisnis. Menurut Mubyarto dan Awan Santosa (2003) istilah pertanian tetap relevan dan pembangunan pertanian tetap merupakan bagian dari pembangunan perdesaan (rural development) yang menekankan pada upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk desa, termasuk di antaranya petani. Fokus yang berlebihan pada agribisnis akan berakibat berkurangnya perhatian pada petani-petani kecil, petani gurem, dan buruh-buruh tani yang miskin, penyakap, petani penggarap, dan lain-lain yang kegiatannya tidak merupakan bisnis. Padahal jumlah mereka masih banyak sekali, dan merekalah penduduk miskin di perdesaan yang membutuhkan perhatian dan pemihakan para pakar terutama pakar-pakar pertanian dan ekonomi pertanian. Pakar-pakar agribisnis lebih memikirkan bisnis pertanian, yaitu segala sesuatu yang harus dihitung untung-ruginya, efisiensinya, dan sama sekali tidak memikirkan keadilannya dan moralnya. Pembangunan pertanian Indonesia harus berarti pembaruan penataan pertanian yang menyumbang pada upaya mengatasi kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan mereka yang paling kurang beruntung di perdesaan.
Baca Agribisnis dan paradigma pembangunan pertanian Indonesia selengkapnya

Peran penyuluh pertanian dalam mewujudkan pertanian Indonesia yang tangguh demi kemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani

           Penyuluh dan penyuluhan pertanian diperlukan sebagai sarana guna menumbuhkembangkan kemampuan (pengetahuan, sikap dan keterampilan) petani dan nelayan sehingga secara mandiri mereka dapat mengelola unit usahanya secara lebih baik dan menguntungkan sehingga dapat memperbaiki pola hidup menjadi lebih layak dan sejahtera bagi keluarganya. Kegiatan penyuluhan pertanian dapat menjadi proses belajar bagi petani – nelayan sehingga tercipta kemampuan kerja sama yang lebih efektif agar mereka mampu menerapkan inovasi, mengatasi berbagai resiko kegagalan usaha, menerapkan skala usaha yang ekonomis untuk memperoleh pendapatan yang layak dan sadar akan peranan serta tanggung jawabnya sebagai pelaku pembangunan, khususnya pembangunan pertanian

           Terwujudnya pertanian Indonesia yang tangguh di masa depan untuk kemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani bergantung juga kepada peran penyuluh pertanian lapangan. Kehadiran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan peranan penyuluh pertanian di tengah-tengah masyarakat tani di desa masih sangat dibutuhkan untuk meningkatkan sumber daya manusia (petani) sehingga mampu mengelola sumber daya alam yang ada secara intensif demi tercapainya peningkatan produktifitas dan pendapatan atau tercapainya ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi.Melalui penyelenggaraan penyuluh pertanian pemberdayaan petani – nelayan dan keluarganya dapat dicapai sehingga terwujud petani – nelayan yang tangguh sebagai salah satu komponen untuk membangun pertanian yang maju, efisien dan tangguh guna terwujudnya masyarakat sejahtera.
Penyuluh pertanian, melalui kegiatan penyuluhan dapat membantu petani dalam:
(1). Menganalisis situasi yang sedang dihadapi dan melakukan perkiraan ke depan;
(2). Menyadarkan terhadap kemungkinan timbulnya masalah dari analisis tersebut;
(3). Meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan wawasan terhadap suatu masalah, serta membantu menyusun kerangka berdasarkan pengetahuan yang dimiliki petani;
(4). Membantu petani memperoleh pengetahuan yang khusus berkaitan dengan cara pemecahan masalah yang dihadapi serta akibat yang ditimbulkannya sehingga mereka mempunyai berbagai alternatif tindakan;
(5). Membantu petani memutuskan pilihan tepat yang menurut pendapat mereka sudah optimal;
(6). Meningkatkan motivasi petani untuk dapat menerapkan pilihannya;
(7). Membantu petani untuk mengevaluasi dan meningkatkan keterampilan mereka dalam membentuk pendapat dan mengambil keputusan.

           Penyuluh pertanian berperan sebagai fasilitator, motivator dan sebagai pendukung gerak usaha petani merupakan titik sentral dalam memberikan penyuluhan kepada petani – nelayan akan pentingnya berusaha tani dengan memperhatikan kelestarian dari sumber daya alam. Kesalahan dalam memberikan penyuluhan kepada petani – nelayan akan menimbulkan dampak negatif dan merusak lingkungan. Proses penyelenggaraan penyuluhan pertanian dapat berjalan dengan baik dan benar apabila didukung dengan tenaga penyuluh yang profesional, kelembagaan penyuluh yang handal, materi penyuluhan yang terus-menerus mengalir, sistem penyelenggaraan penyuluhan yang benar serta metode penyuluhan yang tepat dan manajemen penyuluhan yang polivalen.

           Disamping itu Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) juga memiliki tugas meniadakan hambatan yang dihadapi seorang petani dengan cara menyediakan informasi dan memberikan pandangan mengenai masalah yang dihadapi. Informasi tentang pengelolaan sumber daya alam dengan teknologi yang baik dan benar sesuai dengan kondisi lahan sangat bermanfaat bagi petani – nelayan untuk meningkatkan hasil produksinya tanpa harus merusak lingkungan usaha taninya sehingga dapat meminimalisir degradasi lahan dan kerusakan lingkungan.
Dengan demikian penyuluhan pertanian sangat penting artinya dalam hal membantu petani dan keluargannya, sehingga memiliki kemampuan menolong dirinya sendiri sehingga pada akhirnya akan terwujud pertanian Indonesia yang tangguh di masa depan untuk kemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani.

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi

           Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses konpleks yang bertujuan meningkatkan pendapatan per kapita atau taraf hidup seluruh masyarakat yang berlangsung secara berkesinambungan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan Gross Domestic Product (GDP) atau Gross National product (GNP) suatu negara dari tahun ke tahun. Pembangunan ekonomi tidak hanya dititikberatkan pada pertumbuhan GNP atau GDP tapi juga dampaknya bagi masyarakat, dalam hal ini harus dikaitkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan pemerataan peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan GDP atau GNP jika diikuti pertumbuhan penduduk yang justru lebih tinggi dari kenaikan GDP atau GNP maka kenaikan tersebut tidak akan membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu peningkatan GDP atau GNP harus lebih tinggi dari pertambahan penduduk. Sedangkan pertumbuhan ekonomi hanya melihat kenaikan GNP atau GDP tanpa memperhitungkan faktor –faktor lain.

           Teori dasar dari analisis menyatakan, bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak semata-mata dipengaruhi oleh pilihan model ekonomi dan model pembangunan yang diterapkannya, melainkan dipengaruhi pula oleh adanya karakteristik yang khas di setiap wilayah atau negara yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonominya. Implikasi suatu medel ekonomi atau model pembangunan pada suatu Negara dengan luas wilayah yang berbeda, komposisi wilayah (daratan – lautan), sumber daya alam yang dimiliki, struktur geografi maupun demografi yang berbeda kemungkinan akan memberikan hasil yang berbeda. Suatu model ekonomi atau model pembangunan mungkin akan bisa diterima atau ditolak oleh penduduk dalam satu wilayah terkait dengan situasi dan kosdisi sisio-kultural di wilayah tersebut, dan hal berbeda bisa terjadi di wilayah lain yang memiliki situasi dan kondisi sosio-kultural yang berbeda.

           Pembangunan ekonomi di Indonesia sebaiknya tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi, karena angka pertumbuhan ekonomi bukanlah satu - satunya indikator prestasi pemerintah dalam hal improvement keberhasilan pembangunan pertanian secara utuh. Pembangunan bisa dikatakan berhasil jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi juga dengan peningkatan kondisi soaial ekonomi atau taraf hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga harus dibarengi dengan pemerataan pembangunan (perrtanian dan juga bidang lainnya)dan hasil –hasilnya pada seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang tidak dibarengi dengan pemerataan apalagi jika pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat saja hanya akan meningkatkan kesenjangan sosial dalam masyarakat tidak bisa dikatakan sebagai pembangunan yang berhasil. Hal ini justru bisa menjadi bom waktu yang bisa memicu konflik setiap saat yang justru akan kontra produktif terhadap pertumbuhan yang telah dicapai